Partaiku.id – Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik sikap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang enggan mundur dari jabatannya usai menikahi adik Presiden Joko Widodo, Idayati. Kritik tersebut disampaikan Feri lantaran pernikahan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penanganan perkara. Mengingat selama ini presiden dan pemerintah selalu menjadi pihak yang berperkara dalam persidangan di MK.
“Sebab kewenangan MK akan selalu menjadikan presiden dan pemerintah sebagai pihak berperkara,” ujarnya kepada.
Di sisi lain, Feri menilai keputusan untuk mundur juga kian penting lantaran posisi Hakim Konstitusi merupakan jabatan negarawan.
“Kalaulah negarawan sudah tak punya rasa malu, ya tunggu saja permasalahan akan kian riuh,” sambungnya.
Potensi konflik kepentingan itu menurutnya semakin terlihat ketika Anwar Usman dan Istri disebut memberikan dukungan terhadap salah satu Kepala Desa untuk menjadi Bupati di Bogor. Padahal, Feri menilai bukan tidak mungkin Kades tersebut akan menjadi pihak yang ia tangani dalam persidangan.
