Usul itu sebelumnya telah digulirkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, sementara Golkar juga memberikan sinyal serupa.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman pada Januari lalu pernah merespons pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut pengusaha berharap Pilpres 2024 diundur.
Habib–sapaan akrab Habiburokhman–memandang pernyataan Bahlil itu sah-sah saja sebagai sebuah aspirasi.
Namun, menurutnya, mengundur penyelenggaraan pilpres tidak sesuai konstitusi yang berlaku.
“Aspirasi silakan saja, disampaikan. Ini negara demokrasi, cuma, saya enggak ngerti, kemungkinannya mau dari mana, karena konstitusi kita jelas mengatur, enggak ada istilah mundur, pemilu itu lima tahun sekali,” ujar Habib di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 11 Januari 2022.
Ia bilang, tidak ada aturan perundang-undangan maupun amanat Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dapat diundur. Habib pun mengaku heran Bahlil bisa melontarkan pernyataan tersebut.
“Ya jelas itu UU yang jelas. Kalau diundur, jalan konstitusinya seperti apa?” imbuhnya.
