Partaiku.id – Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino mengatakan bahwa pelaku usaha dan buruh merupakan pihak yang paling terkena dampak apabila kebijakan ini diterapkan. Oleh sebab itu, pandangan mereka juga dibutuhkan.
“Lakukan dulu diskusi, FGD (focus group discussion), libatkan pelaku usaha, buruh di situ, sehingga tidak satu pihak yang memutuskan kebijakan,” kata Wibi saat dikonfirmasi.
“Ada buruh, pelaku usaha, kepolisian, DPRD, ada stakeholder. Jadi kita diskusi, baru kita putuskan itu,” kata dia menambahkan.
Menurut Wibi usulan tersebut juga harus dikaji lebih lanjut. Sebab, kata dia, usulan pengaturan jam masuk kerja bukan sekadar masalah mengurai kemacetan.
“Tidak hanya serta merta mengenai kemacetan saja ya, ada variabel yang harus kita lakukan, konsolidasi dulu,” ujar Wibi.
Menurut Wibi jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik itu malah menyebabkan masalah di kemudian hari.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menambahkan bahwa kebijakan ini tidak akan sulit direalisasikan. Namun, semua pihak terkait harus sepakat dengan usulan tersebut.
“Saya kira tidak ada yang sulit, asalkan semua pihak bersepakat. Jadi kalau misalnya stakeholder sepemikiran dengan apa yang diusulkan Polda Metro saya kira tidak ada masalah,” tuturnya.
