Selain itu, kata Yunandar, fraksi PDI Perjuangan juga mendorong terbentuknya desa digital agar masyarakat di desa bisa merasakan internet cepat.
Terlebih di masa pandemi yang belum juga berakhir, imbuh dia, segala sektor sudah digitalisasi.
“Tentunya kami membutukan dukungan anggaran dari provinsi. Namun sayangnya, imbuh dia, ketika masyarakat sedang membutuhkan jaringan internet yang mumpuni di masa pandemi ini justru pendidikan di desa terbaikan. Sehingga pembelajaran jarak jauh boleh dibilang tidak terlalu efektif, belum masalah lagi hardware atau perangkat keras,” bebernya.
Yunandar berharap, tahun ini atau 2022 program desa digital dapat terwujudkan.
“Harapannya, tahun depan program desa digital ini dapat segera terealisasi dan akan terus kami dorong hingga mempercepat pembangunan di desa,” tandasnya.
Ia menambahkan, dalam Rakerda ini juga dibahas kinerja fraksi PDI Perjuangan selama satu tahun kebelakang. Menurut Yunandar, selama satu tahun penuh Fraksi PDI Perjuangan sudah mencoba membangun konsep pembangunan di Jabar khususnya regulasi dan program yang ada di dinas(ASN).
“Tahun 2020, kami menjadi inisiator untuk Perda tentang Pusat Distribusi Provinsi, yaitu satu konsep untuk membuat rantai pasok yang sederhana bagi kebutuhan petani sampai ke pedagang di hilir. Kalau biasanya harus melalui beberapa rantai pasok dengan perda ini menjadi lebih efisien, ini yang kami perjuangkan dari fraksi PDI Perjuangan,” tandasnya. (*)
