Partaiku.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengimbau agar delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI segera duduk bersama untuk membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan jadwal antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Ganjar menilai, keterlibatan pemerintah dalam diskusi ini juga penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan ke depan.
“Alangkah baiknya jika antar-lembaga negara melakukan konsultasi, dan komunikasi antarpihak—khususnya partai-partai di parlemen—diperkuat,” ujar Ganjar kepada awak media, Senin (7/7/2025).
Saat ditanya tentang sikap resmi PDIP, Ganjar menjelaskan bahwa partainya masih melakukan kajian internal. Kajian tersebut menyangkut dampak konstitusional dan hukum dari putusan MK, terutama terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
“Kami tengah menyusun analisis yang komprehensif terkait substansi putusan MK, termasuk potensi dampaknya terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Ini penting agar proses legislasi selanjutnya, jika memerlukan revisi UU, tidak bertentangan dengan konstitusi,” jelasnya.
Putusan MK yang dimaksud merupakan hasil dari uji materi yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), melalui Ketua Pengurus Yayasan Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Irmalidarti.
