Gelora: Aparat Tak Boleh Pakai Alat Kekerasan Semena-mena
Partaiku.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menyatakan bahwa aparat negara tidak boleh menggunakan akses penggunaan alat kekerasan untuk bertindak kekerasan. Pernyataan itu disampaikan Fahri di tengah kabar tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng) dengan alasan pengukuran lahan yang dibebaskan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.
“Memang kita hanya memberikan akses alat kekerasan pada aparat negara tapi penggunaannya bukan untuk bertindak semena-mena,” kata Fahri lewat akun Twitter miliknya, @Fahrihamzah, Rabu (9/2).
Dia berkata, alat kekerasan yang diberikan kepada aparat dibeli dengan menggunakan uang rakyat. Atas dasar itu, menurutnya, aparat seharusnya menggunakan alat kekerasan yang dimiliki untuk melindungi masyarakat.
“Karena alat kekerasan itu dibeli dengan uang rakyat maka tugas utamanya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya,” ucap mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Sebagai informasi, warga Wadas saat ini tengah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian.
Pada Selasa (8/2) kemarin, ribuan aparat kepolisian dengan senjata lengkap dikerahkan menyerbu Desa Wadas. Mereka mencopot banner penolakan Bendungan Bener dan mengejar beberapa warga sampai ke hutan.
Penduduk Desa Wadas mengatakan jumlah warga yang ditangkap aparat kepolisian sampai saat ini sekitar 64 orang. Beberapa di antaranya merupakan anak-anak dan orang lanjut usia.
Pelbagai elemen masyarakat sipil, seperti PBNU, Muhammadiyah,hingga anggota DPR RI pun mengkritik keras langkah yang diambil kepolisian tersebut.
Salah satunya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari. Ia menyatakan bahwa tingkah represif aparat ke warga Desa Wadas tidak sejalan dengan program Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, Polri seharusnya menjaga agar warga merasa aman tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi. Dia berkata, dialog dan langkah persuasif seharusnya dikedepankan oleh aparat.
“Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri,” ucap pemilik sapaan akrab Tobas, Rabu (9/2).
(mts/ain)
