“BUMN sudah ancur-ancuran. Tiba2 nyalain mitra.. Hari gini,” sambungnya.
Setelah itu, mantan Wakil Ketua DPR itu menyampaikan bahwa memberikan izin kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN berkampanye untuk Pemilu 2024 merupakan sebuah kesalahan besar.
Pasalnya, menurut Fahri, Kementerian BUMN memiliki jaringan yang lebih luas dibandingkan pemerintah pusat dan sangat berpotensi disalahgunakan. Ia berkata, politisasi BUMN adalah bahaya laten.
“Kentara sekali cara kerja menyehatkan dan menyelamatkan BUMN dengan cara konsolidasi besar2an demi fokus dan Sehatnya BUMN, dibanding kerja yang niatnya adalah menggunakan jaringan BUMN yang luas untuk popularitas dan kampanye politik,” ujar Fahri.
(ain)
Page 2 of 2
