“Waktu periode kemarin kita tanyakan pada asisten kapan pamong mau diselesaikan, insyaallah sebelum lebaran selesai katanya. Ini mau lebaran lagi, jangan-jangan lebaran 2024 akan datang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gembong menilai, banyaknya kekosongan jabatan tersebut bakal mempengaruhi pelayanan Pemprov DKI dan juga ‘wajah’ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di masyarakat.
Dia juga menyinggung pengurusan KTP di kelurahan yang banyak dilayani oleh penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP), bukan ASN.
Padahal menurutnya, hal tersebut seharusnya menjadi cerminan marwah pelayanan Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat.
“Ini soal marwah pelayanan kita, Pemprov DKI Jakarta. terhadap masyarakat. Wajahnya Pak Anies Baswedan ada di situ,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengakui bahwa masih ada kekosongan jabatan pada tingkat lurah dan camat.
Pihaknya mencatat, sampai saat ini terdapat 3 kursi camat dan 19 kursi lurah yang masih belum terisi. Kendati demikian, dirinya mengklaim, kekosongan jabatan tersebut terjadi karena banyak pejabat pemerintah yang habis masa jabatannya.
