Rapat kerja tersebut membahas rencana kerja dan anggaran 2023 dan pembahasan usulan program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).
Lebih lanjut politisi Partai Golkar juga mempertanyakan program ‘Desa Antikorupsi’ KPK yang dicanangkan hanya untuk 10 provinsi saja.
Dia mengkhawatirkan program tersebut menimbulkan iri provinsi yang lain.
“Karena, saya yakin provinsi yang lain juga pasti mengharapkan adanya pembinaan yang berkelanjutan dari KPK agar tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya,” tegas legislator dapil Banten I ini.
Di sisi lain, Adde Rosi menyoroti program “Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi.
“Apa yakin Pak akan berkeliling dengan menggunakan bus? Apakah ini masih relevan untuk dilakukan oleh KPK? Mengingat, saya rasa bukan hanya daerah tertentu saja yang akan dilakukan pencegahan korupsi melalui bus. Jangan sampai bentuknya hanya seremonial belaka tetapi manfaatnya ini tidak didapatkan secara baik,” pungkas Adde Rosi.
