“Mark up 10x = 777 ribu. Mark up 100× = 7,7 juta. Markup 1000x = 77 juta. Jadi, impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali di-mark up 1000x lebih datanya,” ungkap dia.
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mendesak Luhut untuk membuktikan klaim banyak warga yang menghendaki Pemilu 2024 ditunda.
Dalam hal ini Jamiluddin turut menyinggung temuan sejumlah lembaga survei yang justru menepis klaim Luhut tersebut.
Setidaknya ada empat lembaga survei yang menyatakan bahwa mayoritas warga menolak Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) jangan klaim kehendak rakyat,” ucap Jamiluddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/3).
Saat dikonfirmasi lebih jauh, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, belum merespons hingga berita ini diturunkan.
Sebelumnya, Luhut mengungkapkan big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Akan tetapi, ketiga partai politik tersebut diketahui sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
