Syamsul Rizal menjelaskan, banyak pelanggaran AD/ART dan PO dilakukan oleh Ketua Umum Partai golkar ini semenjak kepemimpinannya sehingga tak heran kemudian lahirlah berbagai macam kritik dan tuntutan sebahagian besar pengurus pleno DPP PG agar Ketua Umum Partai Golkar segera menjalankan konsolidasi partai pasca pileg dan pilpres sesuai mekanisme.
Selain dianggap melanggar AD/ART dan PO, Ketua Umum Partai golkar juga dianggap dalam menjalankan roda organisasi partai seenak maunya saja, padahal yang dilakukannya banyak sekali bertentangan dengan azas kolektifitas Partai Golkar, termasuk ketua umum partai golkar juga tidak menghargai surat dewan Pembina Partai Golkar yang sudah disampaikan ke DPP perihal memberikan masukan untuk segera melakukan evaluasi melalui rapat pleno.
“Hal yang paling menyedihkan buat kami kader golkar adalah tiba – tiba kantor DPP Partai Golkar dimasukan oleh sekelompok preman yg dimobilisir dari luar masuk oleh oknum DPP Partaio Golkar lalu disarungin dengan simbol partai, dibuatkan kartu anggota partai Golkar tiba – tiba sebagai alat legitimasi para preman untuk menjaga kantor DPP Partai Golkar sementara yang kami tau bahwa di DPP Golkar sudah ada security dan Aparat kepolisian,” jelasnya.
