“Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet,” katanya.
Di kesempatan lain, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan berkomentar panjang mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke kubu pemerintah. Menurutnya, setiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing.
“Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi atau bertahan di garis Oposisi. PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan,” katanya.
Menurutnya, meski Gerindra nanti jadi bergabung di pemerintah, maka PKS akan tetap oposisi, atau berhadapan dengan seluruh pemerintah.
“Insya Allah PKS istiqomah oposisi. Bukan masalah jumlah tapi masalah kesebangunan dengan aspirasi rakyat. Kian sesuai dan memperjuangkan aspirasi rakyat kian kuat partai kami,” ujarnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan, bergabungnya Gerindra dan Demokrat dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin disinyalir dapat menghidupkan kembali sistem orde baru. Pasalnya itu akan menciptakan kekuasaan pemerintah yang terlalu dominan, tanpa diimbangi dengan kekuatan oposisi sebagai penyeimbang.
