Oleh karenanya, reshuffle atau perombakan kabinet seandainya benar-benar dilakukan oleh Presiden Jokowi, menurut Hasto, hal itu dalam konteks untuk mendorong pergerakan para menteri. Agar, warisan dari Presiden Jokowi dapat dijadikan landasan yang baik bagi kemajuan Indonesia ke depannya.
“Tetapi reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari bapak presiden, karena itu adalah hak prerogatif presiden dan mungkin pak presiden akan melihat bagaimana urusan misalnya minyak goreng ini juga menjadi bahan evaluasi atas kinerja para menterinya,” tutur Hasto.
“Tetapi sekali lagi, keputusan berada di tangan bapak presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meluapkan sejumlah kejengkelan saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, Jumat (25/3). Saat di Bali, Jokowi sampai mengeluarkan kata bodoh hingga melarang peserta yang hadir tepuk tangan di sela-sela dirinya bicara.
Awalnya, Jokowi mengatakan realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri baru atau made in Indonesia Rp214 triliun per hari ini. Angka ini setara dengan 14 persen dari total anggaran yang sebesar Rp1.481 triliun.
