Partaiku.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengkritik pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan soal pernyatannya tentang big data bahwa sebagian besar pemilih ingin penundaan Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mempertanyakan kewenangan Luhut menyampaikan hal itu. Sebab, kata Hasto, persoalan politik demokrasi mestinya menjadi wewenang Menteri dalam Negeri (Mendagri). Dia pun menantang Luhut untuk mempertanggungjawabkan pernyatannya secara akademis.
“Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri. Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah,” ucap Hasto dalam keterangannya, Senin (14/3).
Di sisi lain, dia pun kecewa dengan pernyataan Luhut soal alasan penundaan Pemilu 2024, sebab hal itu bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang telah tegas menyatakan penolakan. Menurut dia, menteri sebagai pembantu presiden mestinya fokus pada tugas dan tak berbeda sikap dengan pemimpinnya.
