Hamka menerangkan politik identitas kerap menjual isu berbau agama dan pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Bahkan, menurutnya, politik identitas masih sering ditemukan saat ini
“Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab dengannya. Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thoghut, zalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” ucap Hamka.
Menurut Hamka, isu politik identitas juga sempat menyasar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 2004. Saat itu muncul larangan memilih pemimpin perempuan, yang sebenarnya tak dikenal dalam ajaran agama.
Untuk mengatasi hal tersebut, katanya, maka Mukernas Bamusi 2022 akan merumuskan strategi, langkah-langkah untuk meredam tantangan tersebut.
“Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untuk turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” kata Hamka.
(mts/fra)
