Hetifah menyampaikan agar setiap lulusan vokasi ke depannya harus bisa lebih adaptif dengan perubahan keilmuan dan kebutuhan industri yang dinamis.
Ia menegaskan perlunya merevitalisasi sekaligus menguatkan sistem pendidikan vokasi dan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan visioner lewat penyelarasan kebutuhan manpower, pendidikan vokasi, dan perkembangan potensi di Indonesia. Hal ini menjadi agenda penting untuk mencegah kenaikan pengangguran di kalangan lulusan vokasi.
“Maka diperlukan menggalang sinergi dengan stakeholder supaya PJP ini juga sejalan dengan penguatan ketenagakerjaan nasional, kerangka kualifikasi dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sehingga bisa menjawab tantangan sekaligus mengurangi pengangguran terutama dari lulusan vokasi,” ungkap politisi Fraksi Golkar itu.
Di dalam RDP yang diselenggarakan secara daring ini, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto turut memaparkan kebijakan yaitu program link and match paket 8+1.
Program ini dirancang untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Rencananya, program tersebut akan diintegrasikan dengan proses penyempurnaan konsep PJP tahun 2020-2035.
