“Sarana-prasarana yang dimiliki oleh KPU di kabupaten/kota di provinsi, misalnya, yang kami anggaran, mungkin itu bisa di-takedown,” tuturnya.
Sebelumnya, Luhut mengatakan ada usulan penundaan pemilu dari masyarakat. Dia mengklaim hal itu terlihat dari big data yang dimiliki pemerintah.
Dia menyebut salah satu alasan masyarakat ingin menunda pemilu adalah anggaran Pemilu 2024 yang kemahalan. Luhut menyebut KPU mengajukan Rp110 triliun untuk menyelenggarakan pemilu.
(dhf/isn)
Page 2 of 2
