“Itu lah yang berbahaya bagi bangsa ini. Kalau militer sudah turun kan bahaya lagi, demokrasi terancam,” paparnya.
Jokowi sebetulnya sudah beberapa kali merespons wacana perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilu. Jokowi bahkan secara terang-terangan meminta para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk setop bicara masalah perpanjangan masa jabatan.
Teranyar, Jokowi menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap digelar 14 Februari 2024 sebagaimana kesepakatan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.
Meski Jokowi sudah menyampaikan sikapnya, menurut Ujang hal itu belum cukup. Pasalnya, masyarakat menilai Jokowi masih belum tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut.
“Untuk mengunci rapat persoalan penundaan, perpanjangan, maupun tiga periode, itu mestinya Pak Jokowi dengan klir jelaskan kepada rakyat dan mahasiswa bahwa di masa kepemimpinannya tidak akan dan tidak akan pernah ada amendemen konstitusi,” ujar Ujang.
“Kalau itu diucapkan Jokowi, selesai semua perdebatan yang ada hari ini,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut Wasisto, penjelasan Jokowi mengenai penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode seharusnya bisa meredam bibit-bibit kekacauan sosial tersebut.
