Partaiku.id – Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan keputusan tersebut diputuskan pada Senin (29/8). “Dua hari yang lalu diputuskan tidak dilanjutkan lelangnya,” kata Indra saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (31/8).
Sebagai informasi, tender pengadaan kalender dibuat pada 23 Agustus 2022. Proyek ini menuai kritik publik, salah satunya datang Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
Peneliti Formappi Lucius Karus minta proyek kalender ini dihentikan atau dikurangi anggarannya. Menurut dia, DPR tidak sensitif dengan kondisi rakyat yang sedang serba sulit.
Indra sebelumnya sempat menjelaskan bahwa pengadaan kalender senilai Rp955 juta itu untuk mencetak 5.000 kalender meja dan 15.000 kalender dinding. Harga perkiraan sendiri (HPS) masing-masing Rp27.500 dan Rp45.000.
“Kalau lembaga pemerintah boleh bikin kalender mewah-mewah, DPR bikin kalender sederhana enggak boleh?” katanya.
(mts/tsa)
