Iuran BPJS Naik, PKS : Pemerintah Jangan Bebani Rakyat
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai kebijakan Pemerintah soal dinaikannya iuran BPJS itu sangat membebani masyarakat.
Menurut dia, menaikkan iuran tidak adil, karena akar masalah ada pada pengelolaan BPJS Kesehatan amburadul, bukan pada kecilnya iuran yang dikutip dari masyarakat. Dia meminta agar pemerintah tidak membebani rakyat terhadap masalah yang bersumber dari BPJS Kesehatan.
“Dengan tingginya besaran iuran, bisa jadi penerimaan BPJS Kesehatan justru menurun, karena masyarakat semakin berat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan,” kata Mardani melalui akun resminya, Ahad (1/9).
Hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sumber masalah sebenarnya selama ini bukan pada besarnya iuran, tetapi pada aspek pengelolaan BPJS Kesehatan yang bermasalah. Setidaknya ada 6 akar masalah menurut BPKP.
Pertama, banyak rumah sakit rujukan yang melakukan pembohongan data. Untuk mendapatkan penggantian dari BPJS Kesehatan, banyak rumah sakit yang menaikkan kategori.
“Misalnya kategori D ngakunya C, kategori B ngakunya A. Ini supaya rumah sakit tsb dapat per unit lebih besar,” ucapnya.
Kedua, layanan lebih banyak dari peserta. Terjadi penggunaan layanan sebanyak 233,9 juta layanan, padahal total peserta JKN hanya 223,3 juta orang.
Ketiga, ditemukannya upaya perusahaan peserta mengakali iuran BPJS Kesehatan. Hal itu untuk mengurangi beban perusahaan di dalam membayarkan kewajiban, baik dari sisi badan usaha maupun pegawai.
Keempat, tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah masih rendah, yaitu 53,7%. BPJS berjanji angka itu naik 60%.
Kelima, data kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak valid. Ditemukan adanya peserta yang harusnya tidak masuk sistem BPJS Kesehatan justru masuk ke dalam sistem. Selain itu, ditemukan peserta tidak memiliki NIK, bahkan nama ganda.
Keenam, yang utama, sistem manajemen klaim BPJS Kesehatan yang amburadul. Ditemukan adanya klaim ganda peserta, bahkan ada klaim dari peserta yang sudah tidak aktif dan yang sudah meninggal.
“Jadi dari ke 6 akar masalah BPJS Kesehatan hasil temuan audit BPKP tersebut menunjukkan bahwa sumber masalahnya ada pada pengelolaan BPJS Kesehatan, bukan pada besar kecilnya iuran yg ditarik dari masyarakat,” kata Mardani.
