Partaiku.id – Belakangan ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkit upaya pembajakan kader PDI Perjuangan melalui instrumen hukum. Hasto menuturkan, meski punya rekam jejak berkoalisi bersama NasDem mengusung Presiden Joko Widodo sejak periode pertama, ada etika politik yang perlu dihormati. Menurut dia, upaya pembajakan kader ini menjadi evaluasi kritis bagi PDI Perjuangan.
“Ketika di dalam kerja sama kemudian yang terjadi itu adalah proses penggunaan berbagai instrumen politik yang melanggar etika politik. Misalnya ada instrumen hukum yang dipakai untuk membajak kader partai lain yang telah diperjuangkan susah payah di dalam pilkada. Nah itu kan juga menjadi evaluasi kritis bagi PDI Perjuangan,” ujar Hasto.
Hasto menuturkan, saat bertemu dengan Sekjen PAN Eddy Soeparno, fenomena bajak kader ini juga dibahas. PAN juga mengalami upaya pembajakan kader melalui instrumen hukum.
“Ini kan sebagai bagian dari suatu evaluasi tentang kerja sama partai politik yang seharusnya mengedepankan aspek etika,” ujarnya.
Soal peluang kerja sama dengan NasDem, PDI Perjuangan juga melihat agenda Pilpres 2024. Siapa yang dicalonkan menjadi pertimbangan PDI Perjuangan untuk melakukan kerja sama.
