Anggota Komisi III DPR itu juga menyinggung sejumlah menteri yang dinilai telah memanfaatkan posisinya untuk berkampanye. Menurut dia, semua pihak berhak menjadi presiden, namun ia menilai hak itu tak etis dilakukan oleh menteri.
Ia meyakini Jokowi dapat menilai menterinya yang fokus bekerja atau ada agenda terselubung sehingga kinerja mereka tidak optimal.
Jazilul mempersilakan jika Jokowi hendak menambah posisi pembantunya di jajaran menteri. Namun, ia meminta agar kursi PKB tak dikurangi.
“Bagi PKB yang terpenting bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahan yang ada bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau PKB mau ditambah monggo, itu haknya Presiden. Kalau dikurangi kita ya jangan,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB Luqman Hakim menyebut akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat untuk mengakomodasi PAN.
Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membenarkan isu yang beredar terkait partainya yang akan mendapat posisi menteri dan wakil menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo.
“Sampai saat ini saya kira informasi yang berada di masyarakat kurang lebih sama dengan informasi yang kami miliki,” ucap Eddy kepada wartawan di kompleks parlemen, Rabu (23/3).
