“Ini kok sangat tidak profesional, partai dikelola dengan cara tidak profesional. Pemaksaan kehendak, tahapan Musda dilalui cara yang tidak wajar. DPP itu hadir di Jatim punya misi, bukan menggelar Musda untuk kepentingan partai, tapi mendudukkan orang, ini yang enggak boleh,” kata Joshua.
Beberapa hari yang lalu, kata Joshua, DPP Demokrat sempat mengirimkan sejumlah orang ke Jatim. Menurutnya, orang-orang yang dikirim DPP tak bisa menjawab sejumlah permasalahan yang ada alias percuma.
“Ditanya surat tugas aja enggak ada. Ini datang atas nama partai BPOKK atau pribadi? Beliau juga enggak bisa menjelaskan soal kesalahan PO Musda. Jadi enggak menghasilkan apa-apa,” lanjutnya.
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto, Ayub Busono juga meminta pelantikan Emil Dardak ditunda dulu. Dia menyebut peraturan organisasi (PO) Musda Demokrat Jatim bermasalah sehingga berpotensi tidak sah.
“DPP harus menyelesaikan dulu payung hukum Musda yaitu PO yang berdasarkan AD/ART, kalau sampai ada pelantikan, sekali lagi itu tidak sah karena melangkahi ketentuan,” kata Ayub.
Ayub menganggap Musda Demokrat Jatim pun tidak sesuai AD/ART. Jika Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih nekat melantik Emil Dardak, sama saja melanggar aturan partai.
