Partaiku.id – Partai Demokrat menyindir Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan BLT bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta. Kebijakan itu kontras dengan sikap Presiden Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang mengkritik BLT era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ini hanya menegaskan bahwa sejatinya beliau [Jokowi] tak mengerti apa yang dikomentarinya. Apalagi saat itu [menjabat Gubernur DKI] sedang getol-getolnya pencitraan yang dilakukannya untuk menuju kursi presiden,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu, DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Selasa (5/4).
Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta memang tidak setuju terhadap program bantuan tunai sebagai bentuk kompensasi penaikan harga BBM subsidi pada Juni 2013 lalu.
Jokowi menyebut BLT atau BLSM lebih baik disalurkan kepada pengusaha dan rumah tangga produktif.
Sikap tidak setuju Jokowi kala itu, kini viral di media sosial. Sejumlah netizen membandingkan sikap Jokowi dulu dengan saat ini yang memilih menyalurkan BLT.
Kamhar menduga kritik Jokowi terhadap program BLT saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, bertujuan membangun citra bisa lebih baik dari pada pemerintahan SBY.
