“Jangan sampai nanti ada program minyak goreng rakyat ini, ada 10 ribu titik seluruh Indonesia mendistribusikan minyak goreng dengan HET 14 ribu itu dapat laporan yang di atas kertas saja tidak real dirasakan oleh masyarakat. Harapan kita ini bisa real,” ujar Andre.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat itu juga meminta agar pemerintah tegas di hadapan oligarki dan memastikan para pengusaha memproduksi minyak goreng curah dengan HET yang ditetapkan.
Tak hanya itu, agenda pemanggilan Lutfi nantinya akan membahas peningkatan kapasitan PTPN dan keterlibatan BUMN pangan untuk membantu pemerintah mendistribusikan minyak goreng.
“Kita [juga] akan mendorong Mendag mengaktifkan penyidik PNS-nya untuk mengejar pelaku mafia minyak goreng dan penimbunan minyak goreng,” katanya.
Sebelumnya DPR sempat berencana memanggil Lutfi usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan anak buah mendag, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng mentah. Namun sayangnya, rencana pada April lalu itu tidak terealisasi.
