Ketua DPP PDIP, Djarot: Tidak Akan Efektif Jika Jokowi Berkantor Di Papua
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat menanggapi pernyataan Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkantor di Papua agar konflik di sana segera mereda.
Menurut dia, permintaan itu terkesan berlebihan, karena Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk berkantor di bumi cenderawasih dalam beberapa hari ke depan.
“Ya iya dong (cukup Kapolri dan Panglima TNI saja-red), itu gunanya pembantu presiden,” kata Djarot, Selasa (3/9/2019).
Saat ini, kata dia, gejolak di Papua pun sudah berangsur kondusif. Hal itu karena aparat TNI dan Polri yang bertugas di sana melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat Papua.
Djarot menambahkan, Kepala Negara bukan ogah terbang ke bumi cenderawasih, melainkan ada urusan lain yang sedang dipikirkan dan diputuskan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Pak Jokowi dan menteri-menteri kan juga sibuk, yang dipikirkan bukan hanya Papua, tapi seluruh Indonesia. Enggak efektif lah,” ujarnya.
Sebelumnya, Wasekjen Gerindra Andre Rosiade mengusulkan Presiden Jokowi bersama sejumlah menterinya berkantor sementara di Papua. Ia berharap, langkah pemerintah seperti itu bisa mendinginkan suasana masyarakat Papua.
“Berkantor di Papua itu dalam rangka menyerap aspirasi, dari masyarakat Papua, supaya situasi kembali sejuk. Jadi, meminta beliau dan jajaran menteri untuk berkantor di Papua,” ujar Andre saat mendampingi Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia ke KSP, Jakarta.
Ia menilai, kehadiran Presiden Jokowi ke Papua sangat diharapkan masyarakat. Apalagi, pasangan Jokowi-Ma’ruf meraup suara lebih dari 90 persen di provinsi paling timur Indonesia itu.
