Ketua DPR-RI yang juga politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2019.
Bamsoet mengaku kedatangannya ke Istana bukan untuk meminta restu atau dukungan Presiden atas keinginannya maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar, melainkan hanya untuk meminta kesediaan Presiden menjadi saksi pernikahan putra ketiganya, Yudhistira Raditya Prijono Soesatyo dengan Nadira Isnindiati Kuringa Kusumabrata.
“Saya menegaskan, hanya meminta kesediaan beliau menjadi saksi nikah putera ketiga saya dan tidak ada membicarakan masalah Munas Partai Golkar. Soal Golkar, beliau adalah kepala negara/kepala pemerintahan dan negarawan. Beliau menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme internal partai. Tidak ada dukung mendukung, dan tidak ada restu-restuan,” ujar Bamsoet dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (14/8/2019).
Menurut Bamsoet, baik dirinya maupun Airlangga Hartarto yang juga berniat kembali maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar di mata Presiden adalah sama.
Mengenai waktu pelaksanaan Munas, menurut Bamsoet, sebaiknya partai-partai pendukung pemerintah melakukan konsolidasi (Munas, Muktamar atau Kongres) itu sebelum Oktober agar Presiden ataupun partai-partai politik tidak membuat ‘deal’ dua kali dengan Presiden dalam hal penyusunan kabinet, penyusunan konfigurasi di MPR ataupun DPR RI hingga semua tingkatan di bawahnya (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota) mulai dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan. Begitu pula dalam hal penyusunan koalisi untuk Pilkada Serentak 2020.
“Apa yang dilakukan PDIP dan PKB sudah benar. PDIP berkongres pada pekan lalu dan sudah menyusun strategi dan konsolidasi. Begitupun PKB yang akan bermuktamar pada pekan depan. Dua partai pendukung pemerintah ini, baik langsung maupun tidak langsung, telah membantu meringankan beban Presiden untuk tidak lagi dipusingkan diawal pemerintahan jilid duanya nanti,” katanya.
Dikatakan Bamsoet, dengan pergantian kepemimpinan partai politik pendukungnya, artinya akan berganti pula kebijakan partai politik tersebut jika ketua umum yang lama berhasil ditumbangkan oleh kepemimpinan baru yang lebih memberi harapan dan menjanjikan pembaharuan dalam menghadapi dan menjawab tantangan 2024 mendatang.
