Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Surabaya, Arif Fathoni menyesalkan masih terjadinya tindakan tebang pilih terhadap penertiban baliho atau banner caleg di Surabaya.
“Indonesia adalah negara hukum, prinsip dari Negara hukum adalah semua sama kedudukannya di depan hukum, tidak ada pengecualian termasuk dalam upaya penertiban baliho dan banner,” ungkap Fathoni.
“Saya mendapat banyak informasi banyak baliho dan banner caleg Partai Golkar ditertibkan oleh Trantib Kecamatan namun, disisi lain banyak baliho dan banner caleg Partai lain dibiarkan, seperti kejadian di wilayah Kecamatan Kenjeran, Tenggilis dan beberapa kecamatan yang lain,” lanjutnya.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini menegaskan bahwa, penegakan aturan yang tidak sama seperti ini, di tahun politik akan menciptakan suasana politik yang menghangat, padahal seluruh Ketua Partai Politik di Kota Surabaya bersama dengan Walikota sudah berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik tetap adem dan menggembirakan.
