Selanjutnya, Doli juga menyinggung soal wacana Pemerintah untuk memajukan Pilkada Serentak di bulan September, dimana kaitannya dengan kesiapan Pemerintah Daerah dalam hal anggaran.
Mengingat jika menginginkan Pilkada diselenggarakan di bulan September, maka Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah harus selesai sekarang.
“Kan harusnya NPHD-nya itu kalau kita mau tarik September NPHDnya itu sudah mulai harus selesai sekarang, walaupun kami juga sudah mendapatkan surat, maksud kami sudah mendapatkan informasi ada surat dari Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk menyegerakan menyelesaikan masalah anggaran untuk pilkada ini selambat-lambatnya ini 5 November, ini yang tadi saya katakan, coba segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing baik KPU maupun Bawaslu,” tandasnya.
Selain itu, Doli juga menyoroti sekaligus mendorong teman-teman penyelenggara KPU dan Bawaslu untuk memiliki uang jaminan kerja atau asuransi, dimana hal ini juga yang telah lama diperjuangkan oleh Komisi II DPR RI, mengingat menurutnya kenyamanan kerja dibutuhkan meskipun secara anggaran butuh diperjuangkan.
