“Walaupun sekarang memang anggaran Pemilu itukan terlalu besar, totally dengan Bawaslu dan KPU itu kalau di total sekitar sampai 110 Triliun, juga ini anggaran yang artinya Pemerintah juga harus bekerja keras untuk menyiapkan anggaran itu, kalau ditambah lagi dengan yang lain termasuk jaminan ini , mungkin harus dicari cara yang lain, makanya kemarin kita ketemu jalan adanya instruksi presiden yang mengharuskan semua instansi itu harus membuat jaminan kerja, makanya kita sedang mendorong supaya jaminan asuransi dimasukkan melalui APBD,” ungkapnya.
Menurut Doli sudah ada beberapa daerah di Sumatera Utara yang kepala daerahnya sudah sepakat bersama DPRD-nya untuk memasukkan anggaran penambahan jaminan kerja itu ke KPU.
Dan Doli juga menilai secara hitungan jika di bagi ke daerah penambahan anggaran ini tidak terlalu besar.
“Makanya saya dalam kesempatan ini mendorong ya mudah-mudahan ini bisa di respon oleh para kepala daerah Gubernur dan Bupati Walikota untuk bisa memasukkan anggaran jaminan kerja dalam APBDnya,” katanya.
Sementara, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin menyatakan, bahwa pihaknya telah siap sedia menyelenggarakn pesta demokrasi di Provinsi Sumut.
