Ketua KPU Hasyim Asy’ari Mengungkap Honor Petugas Pemilu 2024 Naik 3 Kali Lipat, KPU Anggarkan Rp29T
Partaiku.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan sekitar Rp29,7 triliun untuk honor petugas ad hoc pemungutan suara. Angka itu hanya sebagian dari kebutuhan anggaran untuk badan ad hoc. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkap kebutuhan badan ad hoc selain honor adalah anggaran untuk pembentukan badan ad hoc dan operasional kerja badan ad hoc.
Secara rinci, total pembentukan badan ad hoc sebesar Rp71,5 miliar sedangkan operasional kerja badan ad hoc sebesar Rp4,6 triliun.
“Dari proporsi besaran anggaran dan besar persentase 76 T, itu untuk badan ad hoc itu sekitar Rp34,4 triliun [atau sekitar] 44,9 persen, [berupa] honor badan ad hoc, pembentukan badan ad hoc, dan operasional kerja badan ad hoc,” ungkap Hasyim saat rapat bersama jajaran DPD RI di Kantor DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan.
Lewat pemaparannya, Hasyim menunjukkan anggaran honor badan ad hoc ditujukan untuk 8.578.564 orang anggota badan ad hoc. Data ini berdasarkan data Pemilu 2019.
“Anggaran badan ad hoc itu kalau dilihat dari segi jumlahnya orangnya PPK itu sekitar 36 ribu, PPS 260 ribu, KPPS 5.665.717. Termasuk badan hukum di luar negeri. Dan juga dukungan sekretariat badan hukum Total badan hukum itu diperlukan personel atau orang itu sekitar 8.578.564 orang,” paparnya.
Secara rinci, panitia pemilihan kecamatan (PPK) berjumlah 36.005 orang, panitia pemungutan suara (PPS) 250.200 orang, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebanyak 5.666.727 orang.
Sementara, terdapat 810.329 orang anggota panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih) dan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) sebanyak 556 orang.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) sebanyak 12.765 orang dan Pantarlih luar negeri 1.200 orang.
Selain itu, untuk sekretariat PPK terdapat 14.402 orang, sekretariat PPS 166.800 orang, dan sekretariat PPLN sebesar 390 orang. Sedangkan, perlindungan masyarakat (Linmas) sebanyak 1.619.200 orang.
Tak hanya terkait anggaran badan ad hoc, Hasyim menjelaskan terdapat kebutuhan logistik pemilu sebesar Rp16 triliun atau 20,9 persen dari anggaran. Termasuk anggaran untuk alat pelindung diri (APD) Rp4,6 triliun atau 6,07 persen.
Sebelumnya, tim konsinyasi KPU dan Komisi II DPR menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun. Hasyim mengungkapkan saat ini hanya Rp2 triliun anggaran yang sudah cair. Padahal, untuk tahun 2022, tim konsinyasi menganggarkan sekitar Rp8 triliun.
“Itu kan Rp76 triliun untuk tiga tahun anggaran, 2022, 2023, dan 2024, nah gambaran persetujuannya besarannya itu, tentang masing-masing tahun berapa besarnya kan sudah ada disampaikan KPU. Insya Allah nggak akan berubah,” ungkap Hasyim.
(cfd/isn)
