Secara rinci, panitia pemilihan kecamatan (PPK) berjumlah 36.005 orang, panitia pemungutan suara (PPS) 250.200 orang, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebanyak 5.666.727 orang.
Sementara, terdapat 810.329 orang anggota panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih) dan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) sebanyak 556 orang.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) sebanyak 12.765 orang dan Pantarlih luar negeri 1.200 orang.
Selain itu, untuk sekretariat PPK terdapat 14.402 orang, sekretariat PPS 166.800 orang, dan sekretariat PPLN sebesar 390 orang. Sedangkan, perlindungan masyarakat (Linmas) sebanyak 1.619.200 orang.
Tak hanya terkait anggaran badan ad hoc, Hasyim menjelaskan terdapat kebutuhan logistik pemilu sebesar Rp16 triliun atau 20,9 persen dari anggaran. Termasuk anggaran untuk alat pelindung diri (APD) Rp4,6 triliun atau 6,07 persen.
Sebelumnya, tim konsinyasi KPU dan Komisi II DPR menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun. Hasyim mengungkapkan saat ini hanya Rp2 triliun anggaran yang sudah cair. Padahal, untuk tahun 2022, tim konsinyasi menganggarkan sekitar Rp8 triliun.
