Ridho mengatakan gagasan pemilu berbasis e-voting blockchain itupun dipaparkan pihaknya saat bertandang ke kantor PP Muhammadiyah pada Jumat ini.
“Harapannya bisa disirkulasikan di forum-forum Muhammadiyah di kampus-kampus Muhammadiyah,” kata Ridho.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun. Kesepakatan itu diambil dalam rapat konsinyering pada Jumat (13/5).
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, anggaran tersebut masih besar karena masih dalam masa transisi pandemi ke endemi serta terkait distribusi logistik penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Saya kira itu sudah turun dari Rp86 triliun. Kenapa masih besar? Ya tentu besar, yang pertama ini menyangkut pemilu yang kedua ini masa transisi dari masa pandemi ke endemi, yang ketiga jarak pengiriman alat-alat yang dipergunakan pemilu tersebut,” kata Junimart kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/5).
(kum/kid)
