Selanjutnya, Federasi PLKB Non PNS meminta adanya dasar perekrutan PPPK berdasarkan data basis yang sudah ada serta dukungan afirmasi bagi PLKB dengan mempertimbangkan masa pengabdian kerja. “Harapan kami yang sudah bertugas aktif dari tahun 2005 sampai sekarang, ada formasi khusus yang kiranya bisa menjadi perhatian, karena tidak sedikit teman kami yang mulai berusia sehingga kami berharap ada formasi khusus yang disediakan untuk mereka,” tandasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto menyampaikan dukungannya. Ia mengatakan, PLKB merupakan garda terdepan dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana karena bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Selain itu, peran PLKB juga sangat menentukan keberhasilan program percepatan penurunan stunting. “PLKB memiliki tugas yang sangat kompleks, ujung tombak di desa untuk program tahan bencana, termasuk stunting. Karena itu, ini akan menjadi bahan masukan Komisi IX dalam rapat kerja dengan pemerintah mendatang,” ungkap Wenny.
Politisi dari Fraksi Golkar ini juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan PLKB non PNS. Ia menilai ada ketimpangan yang begitu besar antara PLKB PNS dan PLKB non PNS.
