“Kita berharap ke depannya ada strategi bagi kedaulatan pangan kita. Beras-beras yang ada ini tidak tersalurkan. Kami yakin beras hasil petani kita jauh lebih baik dari beras impor, namun yang terpenting adalah adanya support dari semua pihak, termasuk DPR dan pemerintah agar bagaimana produksi dan distribusinya beras yang dihasilkan para petani itu diberikan ruang. Saya yakin, kita tidak usah impor, khususnya soal beras,” tegas Rieke.
Terkait penumpukan beras impor di gudang Bulog tersebut, Rieke mengatakan, permasalahan ini akan dibawa ke dalam rapat Komisi VI. Ia juga menyebut bahwa kondisi keuangan Bulog juga kurang sehat, akibat adanya kebijakan bahwa Bulog harus mengimpor. Sedangkan uang untuk melakukan impornya berasal dari pinjaman perbankan. Hingga akhirnya Bulog harus membayar bunga hutang bank itu yang jumlahnya mencapai Rp 1,4 triliun.
Sementara di sisi lain Bulog juga harus bisa mengatur harga pangan yang murah, yang menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, kurang masuk akal. “Karena itu saya tidak berhenti mengusulkan, sudah waktunya Bulog menjadi Badan Pangan Nasional yang tidak boleh profit oriented, dan dia tidak boleh dipaksa untuk menghasilkan untung, tetapi bagaimana badan pangan itu betul-betul bisa menjaga ketersediaan, keamanan, dan kedaulatan pangan kita,” pungkasnya.
