Kubu Bambang Soesatyo tengah mempersiapkan rapat pleno DPP Partai Golkar yang sempat gagal 4 September lalu. Pekan ini, rencananya pleno tanpa persetujuan ketua umum Airlangga Hartarto akan dilaksanakan.
Seorang sumber dari internal DPP Golkar menginformasikan hal tersebut. Hanya satu yang bisa menggagalkan pleno, Airlangga belum menandatangani Surat Keputusan (SK), Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR/DPRD seluruh Indonesia.
“Begitu keluar, DPD (Golkar) tidak tersandera lagi,” kata sumber yang juga ketua DPP Golkar. Diketahui, anggota rapat pleno terdiri dari pengurus DPP dan daerah Golkar.
Pada awal September lalu, Nusron Wahid pimpin rombongan kubu Bamsoet hendak menggelar pleno DPP Golkar. Semula akan digelar di DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, tapi batal. Rapat digeser ke Hotel Sultan.
Rapat yang semula dijadwalkan pleno, tapi beralih menjadi pernyataan sikap kepada Airlangga Hartarto. Pengurus Harian Golkar yang mayoritas pendukung Bamsoet itu mendesak Airlangga segera menggelar rapat pleno DPP.
SK AKD Masih Tersisa 2 Provinsi
Sumber kami di Golkar menyatakan, harusnya SK penentuan AKD DPR/DPRD sudah keluar 12 September. Tapi kembali ditahan oleh Airlangga. Hingga 17 September, masih ada penempatan AKD yang belum diputuskan.
