Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menyebut pemerintah setiap tahun menanggapi laporan pelanggaran HAM yang diterbitkan AS dengan bantahan.
Dengan bantahan itu Rivanlee menduga pemerintah ingin menutupi pelanggaran HAM yang ada. Ia khawatir respons tersebut menjadi cerminan penanganan HAM pada masa mendatang.
“Ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap report ini, coba menutupi apa yang menjadi masalah di Indonesia dengan melempar balik masalah di AS. Kami khawatir ini makin memperburuk situasi,” ujar Rivanlee saat dihubungi .
Rivanlee menyebut laporan itu sebenarnya menjadi bahan evaluasi yang baik bagi pemerintah. Ia berpendapat seharusnya pemerintah membuat refleksi dengan laporan tersebut.
Rivanlee menyebut laporan itu sebenarnya menjadi bahan evaluasi yang baik bagi pemerintah. Ia berpendapat seharusnya pemerintah membuat refleksi dengan laporan tersebut.
Terlebih lagi, laporan ini menjadi acuan negara-negara peduli HAM untuk membaca tren di masa mendatang. Menurutnya, negara lain akan memandang Indonesia dari laporan tersebut.
Rivanlee mencontohkan kasus pelanggaran kebebasan sipil yang ditandai dengan represivitas aparat kepolisian. Dalam laporan itu, AS menyebut pelanggaran tersebut dipicu oleh pembuatan kebijakan yang menimbulkan aksi unjuk rasa besar-besaran.
