Lanjut Legislator Dapil Jawa Tengah III ini, untuk rencana pembangunan exit tol pattimura sudah tentu membutuhkan anggaran, dan ini merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR dan kementerian terkait lainnya.
“Anggaran soal pembebasan lahan itu memang harus menjadi tanggung jawab kementerian PUPR yang didanai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kementerian keuangan, tidak boleh dengan pemda Kota Salatiga, ya saya kan ini baru dengar nanti coba kita akan bahas di pusat supaya diambilkan dari dana Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang sudah diberi oleh kementerian keuangan,” tegas Sadewo.
Ditempat yang sama Wali Kota Salatiga, Sinoeng Rachmadi berharap, dengan adanya exit tol Pattimura dapat menumbuhkan dan mengakselerasi perkembangan ekonomi dan memberikan manfaatan kepada masyarakat.
“Ini merupakan kerja gotong royong dan kerja orkestrasi yang tentunya akan berdampak dan terwujudnya multiplier efek daya dorongan ekonomi kerakyatan, minimal geliat ekonomi semakin kencang dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat,” tukas Sinoeng.
