Partaiku.id – Lucius Karus mengatakan kinerja anggota DPR di bidang legislasi lebih menunjukkan mereka bekerja sebagai wakil partai politik, bukan wakil rakyat. “Kalau kita lihat, DPR kita ini ironi, karena lebih menunjukkan diri mereka sebagai wakil partai politik bukan wakil rakyat,” kata Lucius dalam diskusi ‘Rakyat Menagih DPR: Revisi UU ITE, RUU TPKS, RUU PDP’ yang digelar PARA Syndicate secara daring, Kamis (24/3).
Licius menyebut kinerja legislasi DPR dalam dua tahun terakhir terlihat lebih mendahulukan rancangan undang-undang (RUU) prioritas pemerintah.
Bahkan, menurut Lucius, kinerja legislasi DPR terlihat seolah-olah ingin melayani pemerintah dengan menuntaskan RUU yang berat secara cepat, seperti UU Cipta Kerja (Ciptaker) dan UU Ibu Kota Negara (IKN).
“Ciptaker hanya sekitar delapan bulanan dan IKN tidak lebih dari satu masa sidang, hanya sebulan bisa disahkan. Termasuk juga RUU lainnya, seperti minerba dan pajak. Saya kira kita belum melihat DPR menjadi wakil rakyat,” ujarnya.
Lucius kemudian menyinggung tiga RUU yang belum tuntas hingga saat ini, yakini revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Menurutnya, tiga RUU itu baru sebatas dijanjikan saja untuk segera dibahas.
