“Dalam arti luas, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode,” kata Luqman.
Beda dari Cak Imin
Pernyataan Luqman Hakim itu jelas bertentangan dengan Ketua Umum partainya, yakni Muhaimin Iskandar. Diketahui, isu penundaan pemilu 2024 mencuat atas usulan Cak Imin.
Usulan itu Cak Imin sampaikan pada 23 Februari lalu di hadapan para jurnalis di DPR, Jakarta. Dia mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun.
Cak Imin mengaku sudah berkeliling Indonesia dan melihat perekonomian tengah bangkit. Jika pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024, Cak Imin khawatir pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu, sehingga lebih baik ditunda 1-2 tahun.
Dalam hitungan hari, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto setuju dengan usulan tersebut.
Merujuk hasil liputan CNNIndonesia.com, dinamika wacana penundaan pemilu 2024 juga diwarnai keterlibatan pemerintah.
