Partaiku.id – Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyindir keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani urusan minyak goreng. Masinton menyebut Luhut bagaikan perdana menteri di pemerintahan Jokowi. Menurutnya, Luhut terlalu banyak diberi kewenangan.
“Ini menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’, meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik,” kata Masinton melalui pesan singkat.
Masinton tak setuju dengan keputusan Jokowi memusatkan wewenang kepada satu menteri. Dia menyebut kebijakan ini sebagai sentralisasi jabatan.
Dia khawatir pemberian banyak jabatan ke Luhut mencerminkan kualitas buruk pemerintahan saat ini.
“Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani minyak goreng. Luhut akan mengurus kelangkaan minyak goreng di Jawa dan Bali.
Jokowi beberapa kali memberi jabatan kepada Luhut untuk menangani sejumlah hal. Jabatan yang diemban Luhut bervariasi, mulai dari Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri hingga Koordinator PPKM Jawa-Bali.
