Masinton menilai, hal-hal seperti itulah yang saat ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Bukan cara-cara mobilisasi pelaporan terhadap pihak-pihak yang tidak sepaham.
“Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan. Hari gini masih Menggunakan cara-cara otoritarian dan anti kritik. Itu teori dan praktek usang,” tegasnya.
Ia menegaskan, kebohongan yang telah dilakukan Luhut sebelumnya tidak akan bisa ditutupi dengan memobilisasi sentimen SARA. Pun dengan melakukan tekanan melalui pelaporan.
Karenanya, Masinton meminta agar Luhut dapat segera bertanggung jawab dan membuka Big Data terkait 110 juta rakyat yang diklaim menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Rakyat menunggu Transparansi dan pertanggungjawaban pejabat pemerintah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait ucapannya yang menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai brutus Istana.
Laporan tersebut dilayangkan oleh Relawan Indonesia Bersatu (RIB) pada Senin (18/4). Koordinator RIB, Lisman Hasibuan menilai pernyataan Masinton atas Luhut tak beretika.
