Meski demikian, masih tersisa 20 persen responden yang mengaku percaya dengan klaim soal big data itu. Kemudian, ada sekitar 8 persen responden yang memilih tidak menjawab/mengaku tidak tahu ketika dilempar pertanyaan tersebut.
Sebagian besar responden dalam survei SPIN juga mengaku tak sependapat dengan wacana amendemen UUD 1945.
“Dari 75,3 persen publik yang tidak setuju terhadap amandemen UUD 1945, mayoritas atau 25,5 persen beralasan khawatir bahwa bila amandemen dilakukan maka akan mengubah masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode,” jelas Igor.
Sebagai informasi, Luhut mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.
Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
