Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan niat Luhut menggulirkan wacana tersebut. Hasto menegaskan Presiden Joko Widodo telah menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu, kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (14/3).
Serangan juga dilancarkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Putri mahkota Partai Banteng itu menyangsikan asal-usul big data yang diklaim Luhut mendukung penundaan Pemilu 2024.
Puan mengatakan PDIP juga menghimpun big data soal pendapat rakyat soal pemilu. Menurutnya, data PDIP tidak menunjukkan keinginan rakyat menunda pemilu.
“Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja,” tutur Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3).
Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga mempermasalahkan klaim Luhut. Bahkan, Masinton membawa permasalahan tersebut ke Rapat Paripurna DPR, Selasa (15/3).
