“Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus dicabut karena di masa pandemi Covid-19 ini, tunjangan JHT yang telah dikumpulkan BPJS menjadi sandaran utama bagi para pekerja baik buruh pabrik ataupun perkantoran,” kata Muzani dalam keterangan resminya, Senin (14/2).
Muzani mengingatkan uang JHT menjadi tumpuan kaum pekerja yang menjadi korban PHK. Menurutnya, jutaan pekerja telah dipecat sejak pandemi Covid-19 melanda tanah air.
Mereka, kata Muzani, sulit mencari pekerjaan karena kehadiran angkatan kerja baru. Akhirnya, korban PHK menggunakan uang JHT sebagai modal usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Jadi jelas, kebijakan dari Permenaker ini tidak sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi,” sentil Muzani.
Page 3 of 3
