Tak hanya itu, terkait pembangunan gudang dan kantor KPU, ia melihat jumlah yang dibutuhkan masih terlalu mahal. Tito pun menawarkan alternatif lain terkait seperti meminjam gedung pemerintah daerah.
“Pembangunan infrastruktur kantor KPU bagi yang belum, kan mahal. Kalau kita enggak ada pandemi oke lah. Ini ada disrupsi akibat perang Ukraina, yang melanda seluruh dunia, ketidakpastian,” tegas Tito.
Sebelumnya, tim konsinyasi KPU dan Komisi II DPR menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. KPU menganggarkan sekitar Rp29,7 triliun untuk honor petugas ad hoc pemungutan suara. Angka itu hanya sebagian dari kebutuhan anggaran untuk badan ad hoc.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkap kebutuhan badan ad hoc selain honor adalah anggaran untuk pembentukan badan ad hoc dan operasional kerja badan ad hoc.
Secara rinci, total pembentukan badan ad hoc sebesar Rp71,5 miliar sedangkan operasional kerja badan ad hoc sebesar Rp4,6 triliun.
(cfd/isn)
