Partaiku.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari masyarakat. Bahkan, ia menyebut sebagian masyarakat yang mendukung ide itu adalah pendukung Partai Demokrat. Luhut berkata hal itu diketahui lewat analisis big data yang dimiliki pemerintah. Ia menyebut pemerintah memantau percakapan 110 juta orang di media sosial.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini,” ungkap Luhut pada siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Menurutnya, kelompok masyarakat itu tak sepakat Pemilu 2024 karena ongkos yang mahal. Masyarakat, klaim Luhut, tak mau pemerintah mengeluarkan Rp110 triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024.
Klaim Luhut itu dibantah oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. Andi mempertanyakan asal data yang dimiliki Luhut.
“Dalam survei internal kami, para pemilih Demokrat menghendaki 2024 ada pemilu. Jadi, kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut,” ucap Andi, Jumat (11/3).
