Andi pun meminta Luhut berhenti bicara soal penundaan pemilu. Andi menyinggung sikap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menolak perpanjangan masa jabatan meski tingkat kepuasan publik menembus 72 persen.
“Apakah saat itu ada keinginan rakyat memperpanjang jabatan SBY? Menurut survei kami, ada, tetapi tidak kita publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode,” ujarnya.
“Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY,” kata Andi menegaskan.
Wacana penundaan Pemilu 2024 masih terus bergulir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menolak munculnya wacana tersebut. Ia berdalih wacana menunda pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
Namun, Jokowi menegaskan pelaksanaan atas wacana tersebut harus tunduk pada aturan yang tertuang dalam konstitusi.
PKB dan Partai Golkar pun makin getol mewujudkan wacana penundaan pemilu. Fraksi PKB di MPR bakal mengundang para pakar untuk membahas wacana penundaan Pemilu 2024.
Sementara Ketum Golkar Airlangga Hartarto berharap agar semua ketua umum partai bertemu membahas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 yang isunya hingga kini masih menguat di parlemen dan pemerintah.
(dhf/fra)
