Untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut, Kementerian PANRB juga telah menyusun reformasi birokrasi tematik. Terdapat empat area fokus utama RB Tematik, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden.
Oleh karena itu, sekarang birokrasi tidak lagi tumpukan kertas. Saat ini pemerintah mendorong birokrasi berdampak agar kerja birokrasi dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas.
“Bupati harus mengubah strategi kerja kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Arahan Presiden terkait reformasi birokrasi akan kencang larinya kalau digitalisasinya jalan. Dan tidak perlu lagi satu aplikasi untuk satu inovasi,” ungkap mantan Kepala LKPP ini.
Hal lainnya yang menjadi prioritas adalah Mal Pelayanan Publik (MPP). Di Kabupaten Demak pun telah hadir MPP Hybrid Kota Wali yang telah diresmikan pada Februari lalu. Menteri Anas pun mendorong agar MPP Kab. Demak ini dapat bertransformasi menjadi MPP Digital dengan memastikan keterhubungan internet hingga ke desa serta keberlangsungan budaya digitalsudah berjalan dan ketersediaan SDM digitalnya.
