Partaiku.id – Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai tulang punggung penyedia data strategis nasional. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja Komisi X DPR ke kantor BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (11/4).
“Penguatan struktur dan kualitas statistik sangat krusial. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sangat bergantung pada validitas data BPS untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Mercy.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi X menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BPS Kalimantan Selatan, khususnya dalam penyajian data pendidikan. Namun, Mercy juga menyoroti sejumlah persoalan krusial. Salah satunya adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan yang berada di bawah rata-rata nasional.
“Data juga menunjukkan peningkatan signifikan populasi usia muda, yang sejalan dengan tingginya angka perkawinan dini. Ini adalah sinyal bahaya. Jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang tepat, dampaknya bisa luas—dari naiknya angka pengangguran hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Selain itu, Komisi X memberikan dukungan penuh terhadap penguatan kelembagaan BPS, termasuk menyetujui relaksasi tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan survei nasional seperti Susenas, SUPAS, dan sensus lainnya.
Mercy juga mengangkat sejumlah aspirasi dari internal BPS, seperti kebutuhan peningkatan jaminan asuransi bagi petugas survei lapangan, serta insentif atau cendera mata bagi responden yang bersedia meluangkan waktu demi menyukseskan survei.
“Bayangkan, banyak responden harus meninggalkan aktivitas ekonominya selama berjam-jam untuk memberikan data. Mereka layak mendapatkan bentuk penghargaan dari negara,” ujarnya.
Dalam konteks kebijakan, Mercy turut menekankan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik. Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memperkuat legalitas dan ketahanan kerja statistik nasional, terutama jelang pelaksanaan Susenas 2025.
“Data bukan lagi sekadar arsip, tetapi harus menjadi living document yang aktif digunakan dalam proses pembangunan di semua sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan,” pungkas Mercy.
